KEGIATAN HARMONIASASI RAPAT PLENO EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan Proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkungan Pemerintah daerah . Tujuan EPSS adalah :

1.  Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektora; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik sehiggal menghasilkan output : Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Outcomes yang dihasilkan EPSS adalah :

•  Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar internasional
•  Meningkatnya kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah maupun pada Prioritas Nasional secara berkelanjutan
• Tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi, Satu Data Indonesia, dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

Agar EPSS menghasilkan Nilai Pembangunan Statistik dan Outcomes susuai target yang diharapkan, perlu dikakukan  beberapa tahapan, mulai dari tahapan persiapan : Entry Meeting, Tahapan pelaksanaan : Penilaian Mandiri (TPI), Penilaian Dokumen (TPB/TPK), Penilaian Interviu dan Visitasi (Opsional) dan Harmonisasi : Pleno Provinsi dan Pleno Nasional.

                Kegiatan Pleno Provinsi diselenggarakan pada tanggal 13-14 Agustus2024 di Hotel Dalton Makassar. Acara dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Aryanto serta sambutan yang dibawakan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan/yang mewakili. Acara selanjutnya adalah paparan  Overview pelaksanaan EPSSdan penjelasan pleno Provinsi. Inti dari kegiatan ini adalah Pembahasan/diskusi nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah daerah per Indikator yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Acara diakdiri dengan pembacaan kesepakatan pleno dan penandatanganan Berita Acara Pleno Provinsi.